Kasus Mahoni dan dr. Icha mengajarkan satu hal: ketika masyarakat merasa keadilan berjalan lambat, media sosial sering menjadi tempat terakhir untuk mencari perhatian. Namun, apakah viral selalu menjadi jalan menuju keadilan?" Fenomena "No Viral, No Justice" lahir karena sebagian masyarakat merasa bahwa sebuah kasus baru mendapat perhatian luas setelah menjadi perbincangan publik. Hal ini terlihat dari berbagai kasus yang menyita perhatian, termasuk kasus Mahoni dan kasus dr. Icha, yang memunculkan diskusi luas di media sosial. Media sosial memiliki kekuatan besar untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan mendorong transparansi. Namun, kekuatan itu harus digunakan dengan bijaksana. Tujuan utama bukan sekadar membuat sebuah kasus menjadi viral, melainkan memastikan proses hukum berjalan secara profesional, adil, dan menghormati hak semua pihak. Kasus Mahoni maupun dr. Icha mengingatkan kita bahwa masyarakat berhak mengawal jalannya proses hukum, menyuarakan harapan akan transparansi, serta mendukung perlindungan terhadap korban. Di saat yang sama, penting untuk menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum selesai. Keadilan tidak boleh bergantung pada jumlah penonton, jumlah komentar, atau banyaknya unggahan. Keadilan harus lahir dari penyelidikan yang objektif, alat bukti yang sah, dan keberanian aparat penegak hukum menegakkan hukum tanpa tekanan. Mari jadikan media sosial sebagai alat edukasi, pengawasan publik, dan solidaritas terhadap korban, bukan sebagai ruang untuk menghakimi atau memperkeruh keadaan. Karena yang dibutuhkan korban bukan hanya viral, tetapi kepastian bahwa hukum bekerja dengan adil dan bermartabat. #NoViralNoJustice #KeadilanUntukKorban #KasusMahoni #KeadilanUntukDrIcha #BijakBermedia

Tren Bunuh Diri Pada Anak (Refleksi Kasus Ngada dan Ende–Nuabosi) Oleh Yohana A. Babo Raki Seolah masalahnya belum cukup berat, sekarang kita dipaksa melihatnya lebih dekat. Bukan lagi angka di berita nasional yang terasa jauh, tapi kasus yang terjadi di wilayah seperti Kabupaten Ngada dan kawasan Nuabosi. Tempat yang selama ini identik dengan kehidupan sosial yang hangat, justru ikut terseret dalam fenomena yang sama. Kasus-kasus bunuh diri pada anak di daerah ini jadi tamparan keras. Banyak orang mungkin masih berpikir, “ini kan masalah kota besar.” Kenyataannya, tekanan mental tidak kenal lokasi. Bahkan di daerah dengan komunitas yang erat sekalipun, anak-anak bisa merasa sangat sendirian. Di Ngada dan Ende–Nuabosi, ada kombinasi faktor yang bikin situasi makin kompleks. Selain tekanan pribadi seperti masalah keluarga, pendidikan, atau pergaulan, ada juga beban sosial yang khas. Lingkungan yang saling mengenal memang bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi tekanan. Rasa malu, takut jadi bahan pembicaraan, atau keinginan menjaga nama baik keluarga sering membuat anak memilih diam daripada bicara. Masalahnya, diam itu bukan solusi. Diam itu tempat pikiran buruk berkembang tanpa gangguan. Belum lagi soal akses terhadap layanan kesehatan mental. Di kota besar, setidaknya ada pilihan untuk mencari bantuan profesional. Di daerah seperti Ngada atau Nuabosi, pilihan itu terbatas. Akhirnya, anak yang butuh bantuan justru tidak tahu harus ke mana. Dan orang dewasa di sekitarnya pun kadang tidak punya cukup pengetahuan untuk mengenali tanda bahaya. Yang lebih menyedihkan, beberapa kasus sering disederhanakan. Dibilang “kurang iman,” “tidak kuat,” atau “terpengaruh hal negatif.” Padahal, kenyataannya jauh lebih dalam. Anak-anak ini bukan kekurangan moral, mereka kekurangan ruang aman untuk dipahami. Kalau mau jujur, ini bukan cuma masalah anak-anak. Ini masalah kita semua yang sering telat mendengar. Kasus di Ngada dan Ende–Nuabosi seharusnya jadi titik balik. Bahwa pendekatan lama tidak cukup lagi. Kita butuh perubahan cara pandang. Orang tua perlu belajar benar-benar hadir, bukan sekadar ada. Sekolah perlu jadi tempat aman, bukan cuma tempat nilai. Masyarakat juga perlu berhenti cepat menghakimi dan mulai lebih peduli. Tidak ada solusi instan. Tapi ada satu hal yang jelas: setiap anak yang sampai pada titik itu, sebenarnya sudah memberi banyak “sinyal” sebelumnya. Hanya saja, sering tidak ada yang benar-benar melihat. Dan kalau kita masih menganggap ini sekadar “kasus”, bukan “peringatan”, ya jangan heran kalau kejadian serupa terus berulang. Karena masalah yang diabaikan punya kebiasaan buruk: dia tidak hilang, dia menunggu giliran berikutnya.

Ende, 14 Oktober 2025 Kasus dugaan pencabulan terhadap anak kembali mengguncang masyarakat Kabupaten Ende. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun berinisial Melati asal Desa Paupanda, Kecamatan Wewaria, mendapatkan pendampingan langsung dari Perkumpulan Peduli Kasih Kabupaten Ende melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ende. Pendampingan ini dilakukan oleh Ibu Yohana Afra Babo Raki, selaku pendamping sosial dari Perkumpulan Peduli Kasih Kabupaten Ende. Ia mendampingi korban dan keluarga dalam proses pemeriksaan di Unit Reskrim PPA Polres Ende, guna memastikan hak-hak korban terlindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak selama proses hukum berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Afra menjelaskan pentingnya kehadiran pendamping sosial dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak korban kekerasan. “Kami hadir untuk memastikan anak mendapatkan rasa aman dan nyaman. Proses hukum memang perlu dijalankan, tetapi trauma anak juga harus ditangani dengan penuh empati dan perhatian,” ujar Afra. Sementara itu, pihak kepolisian melalui Unit PPA Polres Ende menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama dengan Dinas Sosial yang secara aktif memberikan dukungan moral dan psikologis bagi korban dan keluarga. Korban Melati saat ini telah mendapat pendampingan psikososial lanjutan dari Dinas Sosial, termasuk rujukan layanan konseling guna membantu proses pemulihan mental dan emosionalnya. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat agar lebih waspada dan aktif melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.